• Home
  • Berita Utama
  • Di Komisi VII DPR, Jonan Usulkan Biaya Sambung Listrik Disubsidi

Di Komisi VII DPR, Jonan Usulkan Biaya Sambung Listrik Disubsidi

Administrator Selasa, 24 Juli 2018 10:37 WIB

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan untuk memberikan subsidi terhadap biaya penyambungan listrik.

Menurut informasi dari PT PLN (Persero) yang membawahi Provinsi DI Yogyakarta (DIY), ada sekitar 265.000 rumah tangga di Kabupaten Gunung Kidul tidak bisa menyambung listrik, walaupun di wilayah tersebut tersedia kabel dan tiang listrik.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan memperkirakan, jika semua rumah tangga itu diberikan subsidi akan memakan biaya sebesar Rp265 miliar. "Jika biaya penyambungan listrik sekitar Rp1 juta per pelanggan. Artinya, jika semua rumah tangga itu diberikan subsidi hanya akan memakan biaya Rp265 miliar," katanya dikutip dari laman esdm.go.id, seperti yang dituliskan (23/07).

Usulan pemberian subsidi sambungan listrik tersebut kembali ia sampaikan kepada Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rapat Kerja pekan lalu. Setelah sebelumnya, usulan tersebut sebenarnya pernah diutarakannya pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 lalu.

"Kalau Gunung Kidul (biaya sambung listrik) Rp1 juta, dikali 265 ribu rumah itu cuma Rp265 miliar. Ini kecil, wong subsidinya Rp50 triliun hingga Rp60 triliun," jelasnya.

"Saya juga sudah mengusulkan apa subsidinya mau ditambah untuk biaya sambungan listrik golongan rumah tangga R1 450va dan R1 900va non-rumah tangga Mampu (RTM)," sambungnya.

Jonan menjelaskan bahwa golongan rumah tangga tidak mampu yang akan disubsidi biaya sambung listriknya tidak akan mencapai dua juta rumah tangga.

Dengan asumsi maksimal dua juta rumah tangga, dan nilai subsidi biaya sambung diputuskan sebesar satu juta rupiah, maka total subsidi yang akan dikeluarkan oleh negara sebesar Rp2 triliun.

"Taruhlah 1 juta atau 2 juta rumah tangga, total Rp2 triliun. Sedangkan subsidinya hampir Rp60 triliun. Ini sekali diputuskan setahun selesai. Mohon dimasukkan di APBN 2019," tandasnya. (RG)

T#gs HukumListrikNasional

Komentar

0 Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.

FB Comments